DISDIKBUD Indramayu Perjuangkan Tambahan Kuota SPMB SD Ke Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan

Beritakapan.co.id - Polemik keterbatasan kuota Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Indramayu akhirnya mendapat respons serius dari pemerintah daerah. Setelah gelombang protes orang tua bermunculan akibat banyaknya calon siswa yang gagal diterima di sekolah negeri, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Indramayu langsung mengambil langkah cepat dengan mendatangi Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung.

Dilansir dari Vrittanusantara.com, Kepala Disdikbud Indramayu, Caridin, turun langsung memimpin upaya tersebut. Ia membawa aspirasi masyarakat sekaligus mengajukan penambahan rombongan belajar (rombel) dan kuota siswa agar anak-anak yang belum tertampung tetap dapat memperoleh haknya untuk bersekolah.

Caridin menegaskan persoalan ini bukan hanya terjadi di Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat. Sejumlah sekolah dasar di berbagai wilayah Kabupaten Indramayu juga mengalami kondisi serupa akibat lonjakan jumlah pendaftar yang jauh melampaui daya tampung.

“Intinya kami tengah berupaya mengakomodasi aspirasi para orang tua calon murid,” ujar Caridin.

Ia mengakui jumlah calon siswa tahun ajaran 2026 meningkat tajam dan sulit diprediksi. Perencanaan kuota yang mengacu pada data penerimaan tahun sebelumnya tidak lagi mampu mengimbangi tingginya minat masyarakat menyekolahkan anaknya ke SD negeri.

Akibatnya, banyak orang tua harus menghadapi kenyataan pahit ketika anak mereka tidak lolos bukan karena tidak memenuhi syarat, melainkan semata-mata karena keterbatasan kursi yang tersedia.

Kondisi tersebut sempat memicu keresahan masyarakat. Sejumlah orang tua bahkan mendatangi kantor desa untuk meminta pemerintah segera turun tangan mencari solusi agar anak-anak mereka tidak kehilangan kesempatan mengikuti pendidikan dasar.

Merespons situasi itu, Disdikbud memilih langkah jemput bola dengan melakukan koordinasi langsung ke tingkat provinsi.

Hasil pembahasan bersama BBPMP Jawa Barat selanjutnya akan diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai dasar pertimbangan persetujuan penambahan rombongan belajar dan kuota peserta didik.

Langkah cepat ini diharapkan mampu menjadi jalan keluar atas persoalan yang kini menjadi perhatian publik. Sebab, pendidikan dasar merupakan hak setiap anak yang wajib dijamin negara, sehingga persoalan keterbatasan kuota tidak boleh sampai mengorbankan masa depan peserta didik.

Masyarakat kini menunggu hasil perjuangan Disdikbud Indramayu di tingkat provinsi. Harapannya, pemerintah segera memberikan persetujuan penambahan rombel sehingga seluruh calon murid yang memenuhi syarat dapat diterima di sekolah negeri tanpa harus tertunda atau kehilangan hak memperoleh pendidikan.

Sumber: Dedmush, vrittanusantara.com